Walikota Minta Bapenda Manado Siapkan Strategi untuk Capai Target di 2023

Kabar-online, Manado- Walikota Manado, Andrei Angouw menggelar rapat bersama jajaran Badan Pendapatan Daerah, Kamis (19/1/2023) dalam rangka evaluasi pendapatan dari sektor pajak.

Di dalamnya terkait pengenaan pajak di Kota Manado khususnya Perbandingan Target dan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023. Rapat yang dihadiri Kepala Bapenda Kota Manado, Steven Rende dan jajaran ini juga turut membahas target di 2022 dan target di 2023 tentang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, BPHTB serta PPJ PLN dan Non PLN.

Angouw menanyakan tentang realisasi dari pajak-pajak dan kendala yang terjadi di lapangan. Walikota juga mencari tahun wajib pajak yang sering lalai dalam kewajiban membayar pajak untuk nantinya mendapat punishment, bukan hanya sekedar teguran.

“Kita harus punya strategi untuk mencapai target tahun 2023,” tukas Walikota.
Segala masalah di lapangan harus dianalisa agar target-target Pendapatan Pajak Daerah dapat terpenuhi. Walikota juga memberi perhatian soal retribusi parkir terutama kepada para pengelola Parkir yang ada di PD Pasar serta mall-mall seperti Megas Mas, Mantos, Bahu Mall, Marina Plaza, Jumbo, Pasar Segar, Lotte Mart, Grand Kawanua City, Blue Banter, MBW, Rumah Sakit serta tempat-tempat usaha lainnya yang menyediakan jasa parkir.

Dia menyarankan agar hal ini bisa diidentifikasi per titik/lokasi parkir.

“Nominal dan angka-angka yang ada tertera dalam data administrasi harus diketahui supaya kita tidak berandai-andai,” harap Walikota.

Soal PBB Walikota ikut menanyakan target dengan melihat penilaian individu serta pemutahiran luas bangunan. Data-data PBB yang sudah tersedia menurut Walikota segera dieksekusi supaya kita dapat mengetahui capaian kita sudah sejauhmana. Hal-hal lain yang dibahas adalah soal NJOP, BPHTB, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN dan Non PLN.

Diakhir pembahasan Walikota berharap agar Bapenda melakukan pemutahiran sistem kerja dalam kaitan dengan peningkatan Pajak Daerah. Bagi Walikota, hal ini agar kerja kedepan dapat lebih efektif dan efisien.

Redaksi