Kabar-online, Manado- Provinsi Sulawesi Utara dipercaya menjadi daerah pertama di Indonesia dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Sosialisasi Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kegiatan ini berlangsung di Graha Gubernuran, Bumi Beringin Kota Manado, Rabu (16/4/2025). Gubernur Yulius Selvanus bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan dan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia (RI), Dr Drs Imran MSi MA memimpin langsung rakor.
Imran menjelaskan, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) atau Susenas tahun 2023, backlog perumahan secara kuantitatif mencapai 9,9 juta dan kualitatif 26,9 juta rumah tangga. “Ada 4,5 juta rumah tangga yang menghadapi kedua jenis backlog ini. Mereka tidak memiliki rumah maupun tidak tinggal di perumahan yang layak,” tukasnya.
Dia menjelaskan program Presiden Prabowo untuk membangun 3 juta rumah di Indonesia ini akan dipusatkan pada 3 skema yaitu, perkotaan, pedesaan dan pesisir, yang masing-masing skema mendapat 1 juta rumah.
“Khususnya dalam mendukung visi dan misi Presiden Prabowo untuk penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Dia menerangkan bahwa program tersebut bukanlah rumah gratis yang semuanya dibangun baru, melainkan ada yang bersifat renovasi atau direhabilitasi. Serta tidak sepenuhnya melalui APBN, tetapi melibatkan multi stakeholder dan ekosistem yang ada di Indonesia.
“Karena apa,? APBN kita sangat terbatas. Apasih multi stakeholder nya? Stakeholder nya itu mulai dari pusat kementerian dan lembaga, kemudian di pemerintah daerah itu ada pemerintah provinsi, kabupaten/kota sampai di desa-desa,” jelasnya.
“Kemudian yang lain lagi apa? Multi ekosistem. Kita enggak bisa sekarang pemerintah dan kementerian perumahan dan pemukiman itu bergerak sendiri. Makanya dengan pelibatan ekosistem ini kita berharap 3 juta rumah itu bisa tercapai,” ujarnya lagi.
Sementara itu untuk kuota program 3 juta rumah di Provinsi Sulut, menurut Imran pihaknya masih menunggu usulan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, kemudian dipadukan dengan data yang dikeluarkan oleh BPS yaitu Data Tunggal, Sosial, dan Ekonomi Nasional Tahun 2025.
“Kita tunggu ini sampai dengan bulan April usulannya, nanti paling kita akan perpanjang itu mungkin Mei. Nanti semester dua itu udah harus jalan 100 persen, jadi kecepatan kita udah gigi empat, tidak lagi kecepatan gigi tiga,” katanya.
Terkait dengan dua skema program 3 juta rumah yang akan didapatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, menurutnya Imran untuk ‘Bangun Baru’ memakai skema Kredit Pembiayaan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), sedangkan untuk ‘Renovasi/Rehabilitasi’ dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Yang bangun baru itu ada skemanya yang namanya itu skemanya KPR FLPP atau kita kenal dulu itu KPR Subsidi. Sedangkan untuk renovasi atau rehabilitasi itu ada namanya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” urainya dengan menambahkan bahwa dalam FLPP Subsidi nantinya untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di luar DKI dan Papua akan menerima uang tunai senilai Rp7 juta per orang.
“Kalau sudah kawin itu Rp8 juta. Kalau DKI itu Rp12 juta sama dengan Papua. Sedangkan bantuan stimulan per rumah tangga yang tinggal di luar Papua senilai Rp20 juta,” bebernya.
“Jadi itu nanti ada stimulan yang diberikan untuk per rumah tangga itu Rp20 juta untuk yang di luar Papua, tapi untuk Papua itu Rp40 juta karena apa? Tingkat kemahalannya berbeda,” tambahnya lagi.
Sebagai informasi, pagu anggaran per program pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun anggaran 2025 itu senilai Rp3,462 triliun yang dibagi untuk Program Dukungan Manajemen Rp671,05 miliar, Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp2,791 triliun (Fisik Rp2,707 triliun, Non Fisik Rp84,17 miliar). Kemudian Ditjen Kawasan Pemukiman senilai Rp541,60 miliar, Ditjen Perumahan Pedesaan Rp290,28 miliar, dan Ditjen Perumahan Perkotaan Rp1,475 triliun.
Gubernur Yulius Selvanus menyambut baik dan berharap program ini nantinya dapat mengakomodir kepentingan masyarakat di 15 kabupaten/kota sesuai peruntukannya.
“Memang rumahnya perlu kita bantu perbaikan hidup mereka, layak huni dan itu perintah dari bapak presiden sesuai dengan Asta Cita dan semua visi misi,” terang gubernur.
Hadir dalam rakor tersebut para Bupati/Walikota serta perwakilan dari 15 kabupaten kota.
Redaksi