Kabar-online Sulut. Wakil Ketua DPRD Kota Bitung, Ronald Kansil, memberikan apresiasi terhadap langkah transparansi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan infrastruktur jalan.
Menurut Kansil, pola koordinasi yang dibangun di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di Kota Bitung yang dikenal sebagai Kota Cakalang.
Ia menilai, upaya pemerintah provinsi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pembagian kewenangan jalan baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota menjadi langkah penting untuk menghindari kesalahpahaman publik.
“Penjelasan ini sangat membantu masyarakat agar tidak bingung dalam menyampaikan aspirasi atau keluhan terkait kondisi jalan,” ujar Kansil.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Menurutnya, kepemimpinan daerah saat ini menunjukkan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan, namun tetap bergerak progresif.
Kansil menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, terdapat batasan jelas terkait tanggung jawab pengelolaan jalan. Meski demikian, Pemprov Sulut dinilai tidak pasif ketika menghadapi persoalan di lapangan.
“Jika ditemukan jalan rusak yang bukan kewenangan provinsi, pemerintah tetap aktif berkoordinasi dengan pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota, agar penanganannya bisa segera dilakukan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa penggunaan anggaran daerah harus mengikuti regulasi yang ketat. Pemprov tidak bisa menggunakan APBD provinsi untuk memperbaiki jalan yang berada di bawah kewenangan lain, karena berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi.
“Sering kali masyarakat mempertanyakan kenapa jalan tertentu belum diperbaiki, padahal statusnya bukan jalan provinsi. Di sinilah pentingnya pemahaman bersama,” tambah Kansil.
Di akhir pernyataannya, ia menilai pendekatan komunikatif yang ditunjukkan oleh pemerintah provinsi menjadi salah satu kunci dalam membangun kepercayaan publik.
“Pemimpin yang mau menjelaskan dan aktif berkoordinasi seperti ini yang dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.