Gubernur Yulius Dorong Penguatan Pariwisata dan Ekraf di Hadapan Komisi VII DPR RI

Kabar-online Sulut. Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin (27/4/26).

Dalam agenda tersebut, Gubernur mempresentasikan kondisi ekonomi makro Sulawesi Utara beserta perkembangan sektor strategis seperti pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif yang dinilai terus menunjukkan tren positif.

Gubernur Yulius selvanus bersama DPR RI Komisi VII dan peserta reses

Yulius menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Sulut sepanjang tahun 2025 mencapai 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional. Menurutnya, capaian ini menjadi indikator kuat bahwa stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah berbagai tantangan global.

Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah ekonomi kreatif. Nilai tambah sektor ini diproyeksikan melonjak drastis hingga 1.456 persen, dari sebelumnya Rp20,5 miliar menjadi Rp304,6 miliar pada 2025.

Menurut Gubernur, ekonomi kreatif kini tidak lagi hanya berperan sebagai pelengkap sektor pariwisata, tetapi telah berkembang menjadi penggerak utama ekonomi berbasis inovasi dan kekayaan intelektual.

“Ekraf saat ini telah menjadi motor pertumbuhan ekonomi mandiri yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan,” ujar Yulius.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Sulut telah membentuk nomenklatur khusus untuk sektor ekonomi kreatif serta menghadirkan berbagai event besar, salah satunya Warbiasa Governor League 2025.

Di sektor pariwisata, Sulut juga mencatat peningkatan kunjungan wisatawan. Sepanjang 2025, sebanyak 61.495 wisatawan mancanegara datang ke Sulut, dengan mayoritas berasal dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura.

Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 14,35 juta perjalanan, menunjukkan tingginya minat wisata domestik terhadap destinasi unggulan di daerah tersebut.

Pada sektor UMKM, Gubernur menyebut terdapat 408.505 unit usaha yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Dalam kurun 2023 hingga 2025, Pemprov Sulut telah menyalurkan bantuan peralatan kepada 960 pelaku usaha serta memfasilitasi penerbitan lebih dari 17 ribu Nomor Induk Berusaha (NIB).

Meski demikian, Yulius mengakui masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait infrastruktur penunjang sektor pariwisata dan investasi.

Beberapa di antaranya adalah kebutuhan penambahan rute penerbangan langsung internasional, penguatan sistem transportasi massal seperti kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan Trans Manado, hingga peningkatan fasilitas terminal internasional di Bandara Sam Ratulangi.

Selain itu, persoalan air bersih, pengelolaan sampah, jaringan listrik, serta akses internet di kawasan wisata terpencil juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Sulut turut menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Komisi VII DPR RI, termasuk penetapan Sulawesi Utara sebagai kawasan prioritas pengembangan industri berbasis sumber daya lokal seperti kelautan dan agroindustri.

Pemerintah daerah juga mendorong penguatan sistem logistik nasional agar biaya distribusi dapat ditekan dan daya saing daerah semakin meningkat.

Gubernur berharap seluruh aspirasi tersebut dapat diperjuangkan oleh Komisi VII DPR RI guna memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia menuju kawasan Asia Pasifik.