kabar-Online Sulut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama DPRD Sulut resmi menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada rapat paripurna di Manado, Jumat (14/8/26).
Kesepakatan ini menjadi pijakan awal penyusunan Rancangan APBD 2027 yang mengedepankan efisiensi serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E. (YSK), menyatakan bahwa proses ini melampaui formalitas birokrasi.
Langkah ini mencerminkan komitmen bersama dalam menyusun postur anggaran yang transparan dan akuntabel, terutama mengingat penyusunan APBD 2027 memasuki tahun ketiga atau tahap akselerasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 demi mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Menghadapi keterbatasan ruang fiskal serta dinamisnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat, Pemprov Sulut menerapkan strategi belanja yang rasional dan terukur.
Alokasi anggaran diprioritaskan untuk memenuhi Mandatory Spending dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar sektor-sektor vital masyarakat tetap terlindungi.
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui modernisasi sistem perpajakan, digitalisasi layanan, dan penutupan celah kebocoran fiskal tanpa memberatkan iklim usaha.
Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis melalui pemanfaatan dana APBN, kolaborasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta optimalisasi dana CSR/TJSL dari sektor BUMN, BUMD, dan swasta.
Gubernur menekankan bahwa setiap rupiah dalam struktur APBD memikul tanggung jawab moral atas pelayanan publik dan taraf hidup warga. Oleh karena itu, keterbatasan anggaran dialihkan menjadi pemicu inovasi dan efisiensi di seluruh lini jajaran dinas.
Hasil penandatanganan KUA-PPAS 2027 ini akan ditindaklanjuti sebagai dasar hukum penyusunan Ranperda APBD 2027 yang aplikatif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.