Kabar-online Sulut. Jajaran DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Provinsi Sulut mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/26).
Rapat tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda kenegaraan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam kesempatan itu, pemerintah juga menyampaikan pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien R.L. Waworuntu, hadir mengikuti jalannya pidato Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta jajaran lainnya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama sekitar 21 bulan masa kepemimpinannya.
Kepala Negara menekankan pentingnya kecepatan pemerintah dalam merespons persoalan masyarakat serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan struktural.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah ketahanan pangan dan energi. Pemerintah menyampaikan capaian swasembada sejumlah komoditas pangan serta penguatan kemandirian energi melalui pemanfaatan bahan bakar diesel berbasis campuran B50.
Presiden juga menyoroti agenda transformasi ekonomi, termasuk pembenahan dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar semakin efisien dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Percepatan hilirisasi juga menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah. Sejumlah sektor strategis terus didorong, mulai dari pengolahan komoditas tambang, pengembangan industri aluminium, garam industri hingga pemanfaatan batu bara untuk menghasilkan produk bernilai tambah.
Selain itu, pemerintah turut memaparkan perkembangan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Menanggapi arah kebijakan nasional tersebut, Braien Waworuntu menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah pusat, terutama kebijakan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Program pemerintah pusat saya dukung, apalagi bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah Sulut,” ujar Braien usai mengikuti rapat paripurna.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar berbagai kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara.
Braien menegaskan DPRD Sulut bersama Pemerintah Provinsi Sulut akan terus membangun kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
“Kami legislatif Sulut bersama-sama dengan Pemprov dan Gubernur Sulut akan terus bersinergi untuk memajukan daerah Nyiur Melambai,” katanya.
Ia berharap kebijakan dan arah APBN 2027 nantinya dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pembangunan daerah, sekaligus memperkuat program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Momentum pidato kenegaraan tersebut menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD Sulut dalam menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Utara dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.