Pemprov Sulut Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla, Gubernur Yulius: Jangan Menunggu Api Membesar

Kabar-online Sulut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengedepankan langkah pencegahan, deteksi dini, respons cepat dan koordinasi lintas sektor.

Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak menunggu kebakaran meluas sebelum mengambil tindakan.

“Kita tidak boleh menunggu sampai api membesar baru bergerak. Kewaspadaan, deteksi dini dan respons cepat harus menjadi budaya bersama.

Semua pihak harus sigap melihat situasi di wilayah masing-masing dan segera mengambil langkah apabila menemukan potensi kebakaran,” tegas Gubernur Yulius.

Pemprov Sulut mendorong perangkat daerah terkait meningkatkan pemantauan hotspot dan titik api, melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran, serta memperkuat sistem peringatan dini.

Kesiapan personel, peralatan dan penyampaian informasi kepada masyarakat juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan.

Menurut Gubernur, semakin cepat potensi kebakaran terdeteksi, semakin besar peluang untuk mengendalikan api sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta berperan aktif dan tidak bersikap pasif dalam menghadapi potensi karhutla.

Kesiapan BPBD, perangkat daerah, sarana-prasarana, logistik serta mekanisme komunikasi dan komando harus dipastikan berjalan dengan baik.

“Saya minta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus memantau wilayahnya. Pastikan personel siap, peralatan siap, koordinasi siap dan informasi kepada masyarakat berjalan. Jangan bekerja sendiri-sendiri.

Kalau ada potensi yang membutuhkan dukungan, segera koordinasikan,” ujar Yulius.
Pemprov Sulut turut menekankan pentingnya respons cepat ketika kebakaran terjadi.

Penanganan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemadaman, penyekatan, pendinginan, patroli hingga pemantauan pascakebakaran, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas dan masyarakat.

Perlindungan terhadap masyarakat, terutama warga yang berada di kawasan terdampak, menjadi prioritas.

Pemerintah diharapkan memberikan informasi yang cepat dan akurat, menyiapkan layanan kesehatan serta perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk langkah evakuasi apabila diperlukan.

Gubernur Yulius juga mengajak masyarakat mengambil peran dalam mencegah terjadinya karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api.
“Masyarakat adalah bagian penting dari sistem pencegahan.

Kalau melihat asap atau titik api, segera laporkan. Jangan dianggap sepele. Kebakaran yang kecil lebih mudah ditangani daripada kebakaran yang sudah meluas,” katanya.

Penanganan karhutla, lanjutnya, membutuhkan kerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, Basarnas, instansi terkait, dunia usaha hingga masyarakat.

Koordinasi lintas sektor tersebut diarahkan pada prinsip satu data, satu informasi dan satu langkah penanganan yang terkoordinasi. Informasi mengenai kondisi cuaca, hotspot, titik api dan perkembangan kebakaran menjadi dasar penting dalam menentukan langkah di lapangan.

Selain pencegahan dan penanganan di lapangan, Pemprov Sulut juga menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang menyebabkan kebakaran.

Setelah api berhasil dikendalikan, pemulihan lingkungan dan evaluasi terhadap penyebab kebakaran tetap menjadi bagian dari penanganan secara menyeluruh.

Dengan kesiapsiagaan seluruh pihak, Pemprov Sulut berharap potensi karhutla dapat dicegah dan ditangani sedini mungkin.

Pesan Gubernur Yulius pun jelas, Sulawesi Utara tidak boleh lengah menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
“Kenali potensi risikonya, pantau wilayahnya, siapkan personelnya, perkuat koordinasinya dan segera bertindak ketika menemukan tanda-tanda kebakaran,” pungkasnya.