Kabar-online Sulut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mulai memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan melalui pemanfaatan teknologi digital.
Upaya tersebut ditandai dengan peluncuran SULUT BLUE DATA, sebuah ekosistem integrasi data kelautan dan perikanan yang dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi biru di daerah.
Platform tersebut diluncurkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut, Tahlis Gallang, S.I.P., M.M., mewakili Gubernur Sulut, dalam kegiatan talk show bertajuk Membangun Kolaborasi dan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan Berbasis Digital guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Biru di Sulawesi Utara, di Hotel The Sentra Manado, Senin (2/11/26).
Dalam sambutannya, Tahlis menegaskan bahwa kehadiran SULUT BLUE DATA menjadi langkah strategis untuk mengatasi persoalan data kelautan dan perikanan yang selama ini masih tersebar di berbagai instansi, lembaga penelitian, serta mitra pembangunan.
Menurutnya, platform tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi teknologi informasi, tetapi menjadi wadah kolaborasi yang menghubungkan pemerintah pusat dan daerah, kalangan akademisi, hingga pelaku usaha.
Ia menekankan pentingnya menyatukan data, ilmu pengetahuan, dan kebijakan agar setiap keputusan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki dasar informasi yang akurat.
“SULUT BLUE DATA bukan sekadar platform aplikasi atau perangkat IT semata, melainkan sebuah ekosistem kolaborasi yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga pelaku usaha. Kita menjembatani science, data, and policy agar keputusan pemerintah ke depan berbasis bukti riil, bukan asumsi,” ujar Tahlis.
Ia juga memaparkan besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Utara. Pada 2025, produksi perikanan tangkap di daerah ini telah melampaui 370 ribu ton, dengan komoditas unggulan antara lain tuna, cakalang, tongkol, dan malalugis.
Sementara itu, potensi lahan budidaya perikanan tercatat lebih dari 171 ribu hektare yang tersebar di 15 kabupaten/kota.
Meski memiliki sumber daya yang besar, Tahlis mengingatkan bahwa pengelolaannya harus didukung sistem data yang terintegrasi, akurat, presisi, dan terstandar.
Dengan demikian, pemanfaatan potensi laut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem bahari dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Pemprov Sulut juga memastikan pengelolaan dan pertukaran data melalui SULUT BLUE DATA tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan serta prinsip Satu Data Indonesia.
Untuk memastikan platform tersebut berjalan secara berkelanjutan, seluruh kepala perangkat daerah terkait bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten/kota diminta menyiapkan operator data, mekanisme kerja yang terstruktur, serta dukungan anggaran yang memadai.
Peluncuran SULUT BLUE DATA diprakarsai Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut di bawah pimpinan Salman Mokoginta, S.St.Pi., M.Si., dengan dukungan sejumlah mitra pembangunan, yakni WCS Indonesia, RARE Indonesia, serta Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Sulut, jajaran Forkopimda, pimpinan tinggi pratama, akademisi, serta insan pers.