Kabar-online Sulut. Anggota Komisi II DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Jeane Laluyan, mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana kerja di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Pasalnya, masih ditemukan keluhan mengenai minimnya fasilitas penunjang, mulai dari persediaan kertas hingga komputer dan printer yang rusak.
Desakan tersebut disampaikan Jeane saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulut bersama BKAD Sulut di ruang rapat Komisi II, Senin (26/10/26).
Dalam rapat itu, Jeane meminta BKAD tidak hanya berfokus pada pengelolaan anggaran dan aset secara administratif, tetapi juga memastikan kebutuhan operasional dasar setiap perangkat daerah terpenuhi.
Ia mengungkapkan, sejumlah OPD masih menghadapi keterbatasan peralatan kerja. Bahkan, ada dinas yang disebut hanya memiliki satu unit komputer, sementara perangkat tersebut dalam kondisi rusak.
“Yang kedua, tolong BKAD mengecek di dinas-dinas, terutama untuk peralatan pekerjaan. Jadi jangan sampai laptop rusak, printernya rusak, terus apalagi kertas tidak ada,” tegas Jeane.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena fasilitas kerja merupakan penunjang utama bagi aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Jeane menilai, efisiensi anggaran tetap diperlukan, tetapi jangan sampai kebijakan penghematan justru mengabaikan kebutuhan mendasar yang berpotensi menghambat pekerjaan administrasi maupun pelaksanaan program di masing-masing OPD.
“Jadi jangan sampai ini sudah terlalu banyak sumber daya, tetapi cuma hal-hal seperti itu terus yang menjadi persoalan. Malu lah,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta BKAD Sulut melakukan pemeriksaan langsung untuk memetakan kondisi peralatan kerja di setiap perangkat daerah.
Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi acuan dalam menentukan prioritas perbaikan maupun pengadaan fasilitas sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Selain menyoroti fasilitas kerja, Jeane juga mengingatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara OPD dan DPRD Sulut.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka dapat membantu mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus mempercepat pencarian solusi sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Dalam RDP yang sama, Jeane turut mempertanyakan alokasi belanja tidak terduga (BTT) yang disiapkan sekitar Rp5 miliar dalam anggaran daerah.
Kepala BKAD Sulut, Clay Dondokambey, menjelaskan bahwa anggaran BTT antara lain digunakan untuk penanganan bencana dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Ia menyebutkan, penggunaan BTT pada 2026 mencakup bantuan terkait relokasi pengungsi Gunung Ruang ke Modisi serta bantuan penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) senilai Rp750 juta.
Penjelasan tersebut memberikan gambaran mengenai pemanfaatan anggaran BTT untuk mendukung penanganan kondisi darurat dan kebutuhan mendesak.
Meski telah memperoleh penjelasan mengenai penggunaan anggaran tersebut, Jeane kembali menekankan agar BKAD memberi perhatian terhadap kelayakan sarana dan prasarana kerja di seluruh OPD.
Baginya, pemenuhan fasilitas operasional yang memadai perlu menjadi bagian dari evaluasi pengelolaan aset dan anggaran daerah agar setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugasnya secara efektif serta memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.