Masyarakat Nusa Utara Tolak Sterilisasi Pelabuhan Manado, Minta Kebijakan Dibatalkan

Kabar-online Sulut. Kebijakan sterilisasi kawasan Pelabuhan Manado yang diterapkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) mendapat penolakan dari masyarakat Nusa Utara.

Warga menilai kebijakan tersebut diberlakukan tanpa sosialisasi dan uji publik yang memadai, sehingga meminta penerapannya ditinjau kembali.

Keberatan masyarakat itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (2/11/26).

menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan tuntutan sekaligus meminta penjelasan atas kebijakan yang mulai diberlakukan sejak 12 Oktober 2026.

Anggota Komisi III DPRD Sulut, Amir Liputo, mengatakan RDP digelar untuk merespons keresahan masyarakat terhadap aturan baru di kawasan pelabuhan serta mencari jalan keluar atas polemik yang terjadi.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat Nusa Utara, Rustianto Makahinda, meminta kebijakan sterilisasi dibatalkan apabila belum didukung persiapan matang dan pelibatan masyarakat sebagai pengguna jasa pelabuhan.

Rustianto mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah bertemu dengan Kepala Pelindo Manado. Namun, pertemuan itu belum menjawab sejumlah persoalan yang dipertanyakan masyarakat, terutama terkait proses perencanaan dan waktu pemberlakuan kebijakan.

Ia menilai terdapat ketidaksesuaian antara tahapan pembahasan yang direncanakan dengan pelaksanaan aturan di lapangan.

Menurut Rustianto, pembahasan bersama pemangku kepentingan terkait tarif jasa disebut direncanakan berlangsung pada November 2026. Namun, kebijakan sterilisasi sudah lebih dahulu diterapkan sejak 12 Oktober.

“Dari hasil pertemuan itu, kami mengambil kesimpulan bahwa kebijakan sterilisasi ini merupakan kebijakan yang dipaksakan,” tegasnya.

Ia mempertanyakan mengapa kebijakan sudah diberlakukan sementara tahapan pembahasan dinilai belum tuntas. Kondisi tersebut, kata dia, turut memicu polemik di tengah masyarakat, termasuk melalui media sosial.

Rustianto juga mengungkapkan bahwa persoalan itu telah disampaikan kepada Polda Sulut melalui surat agar mendapat perhatian.

Dalam RDP, masyarakat Nusa Utara menyampaikan empat tuntutan kepada Pelindo Manado. Pertama, meminta kebijakan sterilisasi dibatalkan.

Kedua, jika kebijakan tetap akan diterapkan, masyarakat meminta waktu sekitar tiga bulan untuk pelaksanaan sosialisasi secara menyeluruh.
Ketiga, penerapan kebijakan harus didahului uji publik dengan melibatkan masyarakat yang selama ini menggunakan jasa Pelabuhan Manado.

“Kalau memang tetap dipaksakan, kami menuntut agar DPRD Provinsi Sulawesi Utara memberikan rekomendasi agar Kepala Pelindo Manado dicopot,” ujar Rustianto.

Ia menegaskan, masyarakat Nusa Utara memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas Pelabuhan Manado karena menjadi salah satu akses utama transportasi laut dari dan menuju wilayah kepulauan.

Karena itu, kebijakan yang menyangkut aktivitas publik di pelabuhan, menurutnya, harus dibahas secara terbuka dan mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Sementara itu, General Manager (GM) Pelindo Manado, Nurlayla Arbie, menjelaskan bahwa kebijakan sterilisasi merupakan bagian dari upaya meningkatkan keselamatan pelayaran dan penataan kawasan pelabuhan.

Ia menyebut kebijakan tersebut dilatarbelakangi evaluasi pascainsiden kebakaran kapal Barcelona II. Dalam manifes, jumlah penumpang tercatat sebanyak 280 orang, tetapi saat proses evakuasi ditemukan 636 orang.

Perbedaan jumlah tersebut, menurut Nurlayla, menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan pengawasan penumpang, keselamatan pelayaran hingga perlindungan pengguna jasa transportasi laut.

Nurlayla mengatakan, rencana sterilisasi telah disiapkan sejak November 2025 dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pelindo juga mengaku telah menyampaikan rencana tersebut kepada Bupati Kepulauan Talaud, Bupati Kepulauan Sitaro serta Dinas Perhubungan Tahuna.

Ia menjelaskan, penerapan sterilisasi bertujuan membatasi akses ke area vital pelabuhan, sehingga hanya penumpang yang memiliki tiket sah yang dapat memasuki area keberangkatan dan naik kapal.

Dengan sistem tersebut, identitas serta jumlah penumpang diharapkan dapat terdata secara akurat, sekaligus mendukung kepastian perlindungan asuransi Jasa Raharja bagi penumpang yang memenuhi ketentuan.

Terkait pedagang asongan, Nurlayla menegaskan Pelindo tidak melarang aktivitas jual beli, tetapi melakukan penataan agar perdagangan tidak berlangsung di atas kapal maupun di area dermaga.“Yang tidak dilarang itu berjualan di area parkir dan area pelabuhan lainnya,” jelasnya.

Ia juga mengklaim penerapan sterilisasi membuat kondisi dermaga lebih tertata dan memberikan ruang yang lebih leluasa untuk menunjang kegiatan bongkar muat serta operasional pelabuhan.

Pelindo, lanjutnya, turut memberikan relaksasi akses bagi pengantar dan penjemput untuk lima kategori penumpang prioritas. Sedangkan masyarakat yang memiliki keperluan mengambil barang dapat menggunakan ID Visitor sebagai identitas untuk memperoleh akses masuk.