Gubernur Yulius Tegaskan Komitmen Sulut Kawal 37 Rekomendasi Kebijakan Pusat

Kabar-online Sulut.  Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional, khususnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut disampaikan Yulius saat menghadiri kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/26).

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Yusril dalam arahannya menekankan bahwa rekomendasi kebijakan harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor, bukan sekadar dokumen administratif.

Menurutnya, setiap rekomendasi harus memiliki tindak lanjut yang jelas, mulai dari penyusunan rencana aksi, pembagian kewenangan, hingga pemantauan pelaksanaannya secara berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan pentingnya setiap instansi memastikan kebijakan pemerintah memiliki landasan hukum yang tepat, prosedur administrasi yang tertib, serta pertimbangan yang matang.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Yulius menyatakan kesiapan Pemprov Sulut untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterima sesuai kewenangan dan kebutuhan pembangunan daerah.

Yulius menegaskan, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Menurutnya, penguatan koordinasi lintas sektor, evaluasi regulasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus dilakukan agar setiap kebijakan memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai salah satu daerah strategis di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Utara juga berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk dalam bidang hukum, perlindungan hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga penegak hukum, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

Melalui forum tersebut, Pemprov Sulut diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, taat hukum, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.