Kabar-online Sulut. Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Cipayung Sulawesi Utara bersama sejumlah organisasi mahasiswa di depan Kantor DPRD Sulawesi Utara, Rabu (17/6/26), sempat berlangsung tegang setelah terjadi dorong-dorongan antara massa aksi dan aparat keamanan.
Aksi bertajuk “Sulut Menyambut Revolusi!!” itu diikuti puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Dalam penyampaian aspirasi, mahasiswa mengangkat sejumlah isu nasional dan daerah.
Mereka meminta evaluasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menolak revisi Undang-Undang Polri, serta mengkritisi sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu ditinjau kembali.
Selain itu, massa juga menyoroti berbagai persoalan di Sulawesi Utara, seperti keterbukaan informasi terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), stabilitas harga bahan pokok, perlindungan ruang hidup masyarakat, pelayanan transportasi publik Trans Manado, hingga penanganan kasus kekerasan seksual.
Aksi berlangsung dengan orasi bergantian dari perwakilan organisasi mahasiswa. Berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah turut dibentangkan selama demonstrasi berlangsung.
Situasi mulai memanas saat massa meminta agar dapat masuk ke dalam Gedung DPRD Sulut untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pimpinan dan anggota dewan. Namun, pihak keamanan hanya mengizinkan penyampaian aspirasi dilakukan di halaman kantor DPRD sesuai prosedur pengamanan yang telah ditetapkan.
Ketegangan terjadi ketika sebagian peserta aksi berupaya melewati barikade yang dipasang aparat kepolisian. Dorong-dorongan pun tidak dapat dihindari sehingga suasana sempat memanas. Aparat kemudian melakukan pengendalian massa untuk mencegah situasi berkembang lebih jauh.
Beberapa peserta aksi juga terlihat sempat diamankan saat insiden berlangsung.
Menanggapi kejadian tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, bersama anggota DPRD Sulut Hillary Julia Tuwo dan Jeane Laluyan menyampaikan keprihatinan atas situasi yang terjadi.
Royke menegaskan DPRD Sulut tidak pernah menutup ruang bagi masyarakat maupun mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya, sejak awal pihak DPRD telah berupaya membangun komunikasi agar penyampaian tuntutan dapat berlangsung secara tertib dan damai.
“Kami sebenarnya membuka ruang dialog. Tadi kami sudah menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa agar menyampaikan aspirasi mereka secara tertib dan damai,” kata Royke.
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa keputusan tidak menerima massa aksi di dalam gedung DPRD bukan merupakan bentuk penolakan terhadap aspirasi mahasiswa. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan keamanan dan pengalaman dari aksi-aksi sebelumnya.
Menurut Royke, pada beberapa demonstrasi terdahulu massa pernah diterima masuk ke dalam gedung DPRD. Namun, kondisi saat itu dinilai kurang kondusif dan mengganggu aktivitas lembaga.
“Keinginan mereka memang masuk ke dalam gedung DPRD. Tetapi karena ada SOP dan pertimbangan keamanan, kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar penyampaian aspirasi dilakukan di halaman kantor DPRD. Ini berdasarkan pengalaman sebelumnya agar situasi tetap aman dan terkendali,” ujarnya.
Meski sempat diwarnai ketegangan, aksi unjuk rasa akhirnya dapat berlangsung hingga selesai dengan pengawalan aparat keamanan dan pengawasan dari pihak DPRD Sulawesi Utara.