Kabar-online sulut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., saat membuka Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman RI di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa (4/8/26).
Kegiatan tersebut menjadi awal pelaksanaan penilaian Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah daerah dan instansi vertikal di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
Sebelum acara dimulai, Gubernur Yulius menerima kunjungan Pimpinan Ombudsman RI, Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H., bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Utara, Meilany F. Limpar, S.H., M.H. Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa pelayanan publik merupakan ukuran nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Yulius juga mengapresiasi capaian Pemprov Sulut pada penilaian Ombudsman RI Tahun 2025 yang memperoleh skor 84,18 dengan predikat Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi.
Ia turut memberikan penghargaan kepada RSUD ODSK, Dinas Pendidikan Daerah, dan Dinas Sosial Daerah yang menjadi lokus penilaian dengan hasil memuaskan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat apresiasi sebagai daerah dengan nilai tertinggi di tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
Menghadapi penilaian tahun 2026, Gubernur menginstruksikan seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
Langkah tersebut meliputi penyelarasan program peningkatan pelayanan publik ke dalam dokumen perencanaan daerah, penyediaan anggaran untuk peningkatan sarana-prasarana termasuk fasilitas ramah disabilitas dan penguatan kapasitas aparatur, serta pelaksanaan evaluasi pelayanan secara berkala.
Selain membahas pelayanan publik, Gubernur juga mengingatkan seluruh instansi agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino.
Menurutnya, ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga persoalan ketahanan pangan membutuhkan pelayanan pemerintah yang lebih cepat dan responsif.
Ia meminta seluruh instansi, baik pemerintah daerah maupun lembaga vertikal seperti kepolisian, BPN, dan Imigrasi, memperkuat koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, terutama di sektor kesehatan, sosial, penyediaan air bersih, keamanan, dan ketahanan pangan.
Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI Abdul Ghoffar menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, sinergi antara Ombudsman dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.
Kegiatan Entry Meeting tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, Wakapolda Sulut, pimpinan perangkat daerah, jajaran Kantor Wilayah ATR/BPN, Imigrasi, direktur rumah sakit daerah, serta pimpinan instansi vertikal lainnya.