Kabar-online Sulut. Komisi III DPRD Sulawesi Utara kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (4/5/26) bersama PT Meares Soputan Mining (MSM), Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), serta perwakilan warga lingkar tambang. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan lapangan terkait kondisi jalan nasional yang rusak parah Ranowulu Bitung.
Dalam forum tersebut, persoalan administratif tukar guling jalan Nasional dan Jalan Milik PT MSM, hingga ganti rugi lahan kembali mencuat sebagai hambatan utama. Warga menilai kondisi jalan yang rusak parah telah mengganggu aktivitas harian.
RDP dipimpin Ketua Komisi III Berty Kapojos, didampingi anggota dewan lainya, Sejumlah perwakilan perusahaan dan masyarakat juga turut hadir menyampaikan pandangan masing-masing.
Perwakilan warga secara tegas meminta adanya langkah nyata, bukan sekadar janji. Mereka berharap pertemuan tersebut menghasilkan keputusan konkret agar akses jalan dapat segera digunakan secara normal.
Menanggapi hal itu, Presiden Direktur PT MSM/PT TTN, David Sompie, menjelaskan bahwa perusahaan telah membangun jalur alternatif sebagai solusi sementara. Ia menyebutkan, pembangunan jalan tersebut telah mempertimbangkan faktor keamanan, termasuk potensi longsor, serta telah mendapatkan persetujuan dari BPJN.
“Jalan alternatif sudah selesai dibangun, namun saat ini masih berstatus aset perusahaan. Kami sedang mengurus izin pemanfaatan sambil menunggu proses administrasi hibah atau tukar guling,” ujarnya.
Selain itu, pihak perusahaan juga mengklaim telah melakukan pendekatan kepada warga sejak 2020 terkait penyelesaian lahan. Salah satu skema yang ditawarkan adalah relokasi dengan penyediaan rumah tipe 70 di atas lahan seluas 600 meter persegi, lengkap dengan fasilitas dasar.
Menurut Sompie, skema tersebut diberikan di luar nilai kompensasi lahan, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak.
Namun demikian, proses negosiasi antara kedua pihak masih berlangsung dan belum menemukan kesepakatan akhir.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Sulut, Nick Lomban, menekankan pentingnya sikap terbuka dari semua pihak untuk mencapai solusi bersama. Ia mendorong agar perusahaan dan masyarakat dapat menekan ego masing-masing demi kepentingan yang lebih luas.
“Harus ada titik temu. Perusahaan wajib memenuhi tanggung jawabnya, sementara masyarakat juga perlu realistis dalam menentukan nilai. Yang kita dorong adalah solusi yang adil bagi semua,” tegasnya.
Komisi III DPRD Sulut pun memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada realisasi perbaikan di lapangan, guna mencegah konflik berkepanjangan serta menjamin keselamatan dan kenyamanan warga.