Kabar-online Sulut. DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Setiap program dan belanja pemerintah provinsi diminta benar-benar memiliki sasaran yang jelas serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Sulut Hillary Julia Tuwo usai Rapat Paripurna DPRD Sulut dengan agenda penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan pengambilan keputusan atas Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/26).
Hillary mengatakan, pembahasan dan pelaksanaan APBD tidak berhenti pada proses penganggaran. DPRD, termasuk melalui Badan Anggaran (Banggar), akan menjalankan fungsi kontrol untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan digunakan sesuai peruntukan.
Menurut dia, perangkat daerah perlu memastikan setiap belanja memiliki urgensi dan target yang terukur. Penggunaan anggaran juga harus dilakukan secara efisien agar tidak terjadi pemborosan pada kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan.
“Dengan adanya anggaran perubahan ini, poin utamanya adalah tepat sasaran dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Jangan sampai ada pengalokasian atau pembuangan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu,” kata Hillary.
Politisi dari daerah pemilihan Minahasa Utara-Bitung itu menambahkan, pengawasan terhadap realisasi program akan dilakukan secara berkala.
DPRD akan melihat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di masing-masing SKPD.
“Fungsi kontrol dari legislatif dan Badan Anggaran akan terus mengawasi agar alokasi belanja yang diusulkan tiap SKPD benar-benar sesuai porsi dan peruntukannya,” ujarnya.
Jika dalam pelaksanaan ditemukan program yang tidak berjalan sesuai target, DPRD akan melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran tersebut.
Di sisi lain, Hillary menyoroti capaian Sulut di bidang pendidikan. Ia mengapresiasi adanya tambahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2 miliar yang dikaitkan dengan capaian daerah pada sektor pendidikan.
“Pencapaian di sektor pendidikan ini merupakan hadiah keberhasilan bagi daerah. Adanya tambahan alokasi anggaran Rp2 miliar menunjukkan adanya progres dan kemajuan nyata pembangunan pendidikan di Sulut,” ungkapnya.
Hillary juga menyebut peluang tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat masih terbuka apabila Sulut mampu memperkuat indikator pertumbuhan ekonomi.
Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat skema dukungan anggaran pusat dengan nilai lebih dari Rp1 triliun bagi daerah yang memenuhi indikator keberhasilan ekonomi.
Karena itu, DPRD Sulut menyatakan siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami di DPRD siap berkolaborasi secara intensif dengan Gubernur dan seluruh jajaran SKPD. Harapannya, dengan memacu pertumbuhan ekonomi daerah, struktur APBD Sulut ke depan makin sehat dan berpeluang mendapat dukungan dana transfer yang lebih besar dari pusat,” pungkasnya.