Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilu Penting, Bawaslu Sulut Minta Masukan Semua Stakeholder

Kabar-online, Manado- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Evaluasi Fasilitas Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pengawasan Tahapan Pemilu tahun 2024 di hotel Peninsula Manado, mulai Jumat (7/6/2024).

Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh yang membuka kegiatan mengatakan evaluasi sudah sepatutnya dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

Dia berharap stakeholder terkait yang menjadi peserta kegiatan akan memberikan masukan, kritik membangun dan saran terkait kinerja Bawaslu Sulawesi Utara.

“Apakah Bawaslu Sulut sudah bekerja dengan baik, melaksanakan tugas pengawasannya. Saya yakin betul semua yang hadir berkompeten untuk memberi masukan kepada Bawaslu,” tutur dia.

Mewoh mengungkapkan Sulawesi Utara berada di peringkat 2 Indeks Kerawanan Pemilu. Meski begitu lewat upaya pencegahan dan mitigasi yang dilakukan mampu mengurai potensi masalah sehingga tidak ada gangguan berarti yang mengakibatkan pemilu di Sulut terhambat. Selain itu yang perlu diapresiasi yakni tidak ada gangguan keamanan saat pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Sulawesi Utara.

“Semua digiring ke proses sesuai hukum yang berlaku. Dengan modal-modal itu kita siap dalam pelaksanaan Pilkada 2024,” ujar Mewoh.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Sulut, Steffen Linu, sebelumnya dalam laporan kegiatan menuturkan Bawaslu terus memaksimalkan kerja-kerja kelembagaan.

Salah satunya Bawaslu Sulut terus menseriusi sinergitas atau kerja sama dengan stakeholder terkait guna memaksimalkan pengawasan. Di antaranya kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga adat serta media sebagai perwujudan pilar demokrasi keempat.

“Wajah Bawaslu jadi lembaga yang terbuka. Artinya terbuka untuk kritik yang komperhensif dan kerja sama yang positif,” tukas dia.

Kegiatan yang digelar hingga 9 Juni 2024 ini menghadirkan peserta di antaranya Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota, mantan penyelenggara pemilu, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan kepemudaan, hingga insan pers.

Redaksi