Kabar-online Sulut. Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang membahas penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025, sekaligus menandai pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026, Kamis (23/4/26).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif demi mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, atas keseriusan dan ketelitian dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
Menurutnya, rekomendasi yang diberikan DPRD merupakan bentuk pengawasan konstruktif yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Masukan dari DPRD menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi pemerintah provinsi untuk terus memperbaiki arah pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” ujar Gubernur.
Menanggapi berbagai rekomendasi strategis yang disampaikan, Pemprov Sulut menegaskan fokus pembangunan ke depan akan bertumpu pada empat pilar utama.
Di bidang pelayanan dasar, perhatian diarahkan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah akan memperkuat pemerataan kualitas pendidikan, termasuk pemenuhan tenaga pendidik melalui sinkronisasi kebutuhan sekolah dengan formasi CASN dan PPPK.
Sementara di sektor kesehatan, optimalisasi penggunaan alat kesehatan modern, ketersediaan obat hingga ke wilayah terpencil, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah kepulauan dan perbatasan menjadi perhatian khusus.
Pada sektor tenaga kerja dan lingkungan hidup, pemerintah berkomitmen memperluas akses informasi pasar kerja, merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), serta meningkatkan kuota program magang ke Jepang bagi tenaga kerja muda Sulut.
Di sisi lain, pengawasan terhadap izin lingkungan, pengelolaan limbah, serta evaluasi reklamasi pasca-tambang akan diperketat demi menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Untuk urusan pilihan seperti kelautan dan pertanian, Gubernur menekankan pentingnya transformasi digital dalam pendataan kelompok tani dan nelayan.
Langkah ini dinilai penting agar bantuan pemerintah, termasuk bibit unggul dan teknologi pendukung, dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan di wilayah perdesaan.
Sedangkan dalam aspek penunjang pemerintahan, Pemprov Sulut akan mempercepat transformasi digital di seluruh lini Sekretariat Daerah guna menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Selain itu, penguatan tata kelola kepegawaian yang objektif bagi ASN maupun Tenaga Harian Lepas (THL) juga menjadi bagian dari prioritas reformasi birokrasi.
Gubernur Yulius turut menekankan pentingnya laporan hasil reses DPRD sebagai representasi langsung aspirasi masyarakat. Ia menyebut laporan tersebut sebagai “suara murni rakyat” yang harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk terus menjaga semangat Mapalus atau gotong royong sebagai kekuatan utama dalam menghadapi tantangan pembangunan di tengah dinamika global yang terus berubah.
“Mari kita jadikan momentum ini untuk meningkatkan ritme kerja dan mempertajam fokus pelayanan publik. Kita harus bergerak cepat namun tetap dalam koridor aturan untuk menjawab harapan rakyat,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus A. Silangen, Sp.B., KBD, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran pejabat pemerintah daerah lainnya.