Kabar-online Sulut. Besarnya anggaran sektor pariwisata dalam rancangan APBD Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027 menjadi perhatian Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Cindy Wurangian.
Ia meminta Dinas Pariwisata Daerah lebih terbuka dalam menyusun dan menjalankan program, sekaligus memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak bagi kemajuan destinasi wisata.
Hal itu disampaikan Cindy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulut, Senin (2/11/26), di ruang Komisi IV DPRD Sulut.
Dalam pembahasan rencana program dan kegiatan OPD untuk Tahun Anggaran 2027, Cindy mempertanyakan minimnya keterlibatan Komisi IV dalam sejumlah agenda Dinas Pariwisata, padahal komisi tersebut memiliki tugas pengawasan terhadap sektor yang menjadi salah satu andalan daerah.
Ia mengaku, Komisi IV justru sering menerima keluhan ketika sejumlah destinasi wisata mengalami kerusakan, sementara dalam berbagai kegiatan pariwisata, termasuk promosi, keterlibatan anggota komisi dinilai belum maksimal.
“Banyak kegiatan-kegiatan pariwisata, Komisi IV tidak pernah terlibat. Tapi begitu spot yang rusak, Komisi IV,” tegas Cindy.
Tak hanya soal koordinasi, Cindy turut mempertanyakan program promosi pariwisata yang direncanakan Dinas Pariwisata, termasuk agenda promosi ke luar negeri.
Ia meminta agar setiap kegiatan dijelaskan secara transparan, mulai dari perencanaan, tujuan, hingga hasil yang diharapkan.
Menurutnya, promosi wisata tidak boleh sebatas menjalankan agenda kegiatan dan menghabiskan anggaran.
Program yang dirancang harus memiliki sasaran terukur serta mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan memperkuat daya saing destinasi Sulut.
Cindy juga mengingatkan bahwa pengembangan sektor pariwisata tidak bisa hanya bertumpu pada promosi.
Pembenahan infrastruktur, fasilitas pendukung dan kondisi objek wisata perlu mendapat perhatian agar sejalan dengan upaya menarik wisatawan.
Ia berharap Dinas Pariwisata Daerah memperkuat komunikasi dengan Komisi IV DPRD Sulut, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program, sehingga penggunaan anggaran dapat diawasi dan manfaatnya benar-benar dirasakan.
Bagi Cindy, besarnya anggaran pariwisata harus dibarengi dengan transparansi, koordinasi dan hasil konkret, bukan sekadar banyaknya kegiatan yang dilaksanakan.
