Pierre Makisanti Desak DLH Sulut Perluas Pemantauan Kualitas Udara, Soroti Risiko ISPA pada Anak

Kabar-online Sulut. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Pierre Makisanti, mendesak pemerintah daerah memperkuat pemantauan kualitas udara dengan menyediakan alat ukur yang memadai di sejumlah wilayah.

Desakan itu disampaikan Pierre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut, Senin (2/11/26), saat pembahasan program dan anggaran.

Pierre menilai kondisi udara yang belakangan terlihat keruh disertai berkurangnya jarak pandang perlu mendapat perhatian serius.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pengamatan secara kasat mata, tetapi harus memiliki data hasil pengukuran untuk mengetahui kondisi kualitas udara secara objektif.

Karena itu, ia mendorong agar anggaran pengadaan alat pemantau kualitas udara dimasukkan dalam perencanaan pemerintah daerah.

“Secara kasat mata kita melihat kondisi udara sekarang ini. Jarak pandang yang biasanya jauh, sekarang sudah tidak seperti sebelumnya. Saya berharap ada alokasi anggaran untuk alat pengukur kualitas udara,” ungkap Pierre.

Ia juga mempertanyakan jangkauan fasilitas pemantauan yang dimiliki DLH Sulut.

Pierre menilai, keberadaan alat pengukur yang saat ini tersedia di Tomohon belum memadai untuk memantau kondisi udara di berbagai daerah lainnya.

“Jangan sampai alat pemantau kualitas udara hanya ada di Tomohon, sementara di daerah lain di Sulawesi Utara tidak tersedia. Ini berkaitan dengan kepentingan banyak orang,” tegasnya.

Selain penting untuk mengetahui tingkat pencemaran, data kualitas udara menurut Pierre dapat menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan langkah penanganan maupun kebijakan perlindungan masyarakat ketika kondisi udara berada pada tingkat yang membahayakan.

Ia turut mengingatkan potensi dampak buruk paparan udara tidak sehat terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang rentan mengalami gangguan pernapasan. Pierre menyinggung keluhan ISPA pada anak-anak yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Jika kondisi udara terbukti tidak sehat, ia meminta pemerintah provinsi mempertimbangkan langkah preventif, termasuk menyampaikan imbauan penggunaan masker hingga opsi pembelajaran dari rumah apabila aktivitas di luar ruangan berisiko bagi kesehatan.

“Apalagi anak-anak. Kasihan kalau setiap hari mereka menghirup udara yang tidak baik. Sebaiknya ada imbauan dari pemerintah provinsi, misalnya penggunaan masker atau sekolah dari rumah apabila kondisi udara memang tidak memungkinkan,” ujarnya.

Pierre juga meminta dukungan pemerintah daerah dan seluruh anggota DPRD Sulut terhadap kebutuhan anggaran DLH, terutama untuk meningkatkan fasilitas pemantauan kualitas udara.

Ia menegaskan, kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Di sisi lain, Pierre menyoroti kawasan Winangun yang kerap mengalami kemacetan lalu lintas.

Padatnya kendaraan bermotor di kawasan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan emisi dan memperburuk kualitas udara, sehingga perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam pengendalian pencemaran.

“Di Winangun, khususnya di depan kawasan tersebut, udara sering macet. Polusi tentu lebih banyak. Ini juga perlu menjadi perhatian,” pungkasnya.