Pansus P3A DPRD Sulut Matangkan Aturan Sinkronisasi Perlindungan Anak

Kabar-online Sulut. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) terus mendalami materi regulasi yang mengatur pelayanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) lintas kabupaten dan kota, sebagaimana tertuang dalam Pasal 62 hingga Pasal 65 Ranperda P3A.

Pendalaman materi tersebut berlangsung dalam rapat lanjutan di ruang rapat serba guna Kantor DPRD Sulut, Senin (2/11/2026), yang dipimpin Ketua Pansus Pricilia Rondo, didampingi Sekretaris Pansus Hillary Tuwo serta anggota Pansus dan perwakilan instansi terkait.

Dalam rapat itu, Hillary Tuwo membacakan ketentuan Pasal 62 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah melakukan sinkronisasi layanan AMPK lintas wilayah.

Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan pelayanan perlindungan anak berjalan terintegrasi, menghindari tumpang tindih maupun kekosongan layanan, serta meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemulihan anak.

Sinkronisasi pelayanan juga harus dilaksanakan berdasarkan pembagian kewenangan pemerintahan, tanpa mengesampingkan kebutuhan penanganan segera terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Selain itu, Pansus turut membahas mekanisme pelaksanaan sinkronisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 63, yang meliputi penerapan standar layanan antarkabupaten dan kota, integrasi sistem rujukan lintas wilayah, koordinasi antarperangkat daerah serta penyusunan kerangka kerja terpadu.

Kerangka kerja tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam mengoptimalkan penyelenggaraan layanan perlindungan anak.

Dalam proses pembahasan, perwakilan instansi terkait mengusulkan penyempurnaan redaksi pasal agar pengaturan AMPK dapat mencakup seluruh jenis anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai ketentuan perundang-undangan.

Anggota Pansus Eugenie Mantiri juga meminta penjelasan mengenai klasifikasi AMPK dalam Ranperda, khususnya terkait pemaknaan kategori yang digunakan, apakah sebagai indikator atau jenis anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pihak instansi terkait menjelaskan bahwa kategori tersebut merujuk pada jenis anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai ketentuan hukum, bukan indikator.

Pansus kemudian melanjutkan penelaahan terhadap rumusan pasal guna memastikan materi regulasi memiliki kejelasan dan tidak menimbulkan multitafsir saat diterapkan.

Pembahasan Ranperda P3A ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang memperkuat koordinasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Utara, termasuk bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.

Melalui pengaturan sinkronisasi layanan lintas daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat membangun sistem perlindungan anak yang lebih terpadu, responsif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan pemenuhan hak anak berjalan secara optimal.