Kabar-online Manado. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) meminta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo) Sulut untuk memperkuat langkah-langkah antisipatif guna mencegah berulangnya permasalahan serupa pada masa mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kominfo Sulut di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulut, Senin (26/10/26).
Braien menegaskan, pihaknya akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi I.
Evaluasi dan pencegahan dinilai krusial agar seluruh program dan kegiatan di lingkup Dinas Kominfo berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Ke depan, kami berharap Dinas Kominfo Sulut lebih antisipatif agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Sebagai mitra kerja, Komisi I DPRD Sulut akan selalu melakukan pengawasan,” ujar Braien.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian, baik dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran.
Melalui evaluasi berkelanjutan, potensi masalah diharapkan mampu diidentifikasi sejak dini sehingga tidak menghambat tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Braien menambahkan, konsistensi pengawasan merupakan instrumen penting untuk mendorong kinerja birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Komisi I berkomitmen untuk terus mengawal tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sesuai kewenangan yang dimiliki.
RDP tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Sulut, yakni Wakil Ketua Rhesa Waworuntu, Sekretaris Julitje Maringka, serta anggota Henry Walukow, Hillary Tuwo, Eugenia Mantiri, dan Feramitha Mokodompit.
Sementara dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas Kominfo Sulut Zainudin Saleh Hilimi bersama Kepala Bidang Cliff Wangke beserta jajaran.