Kabar-online Sulut. Legislator DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dari Fraksi NasDem, Nick Adicipta Lomban, meminta Pemerintah Provinsi Sulut mengantisipasi dampak kekeringan dan potensi kebakaran seiring ancaman El Nino yang diprediksi berlangsung berkepanjangan.
Hal tersebut disampaikan Nick dalam pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut, Selasa (1/9/26).
Nick mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam berkoordinasi mengupayakan memasok air bersih ke masyarakat di Pulau Manado Tua, Kota Manado.
“Seperti kemarin, saya apresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mengantisipasi kekeringan di Pulau Manado Tua Kota Manado sudah mengirimkan air,” ujar Nick.
Menurutnya, langkah tersebut perlu menjadi bagian dari kebijakan yang diproyeksikan dalam penganggaran, mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Yang seperti inilah yang kemudian kita butuhkan, seperti yang sampaikan BMKG tahun ini El Nino akan berkepanjangan. Jadi masyarakat butuh air bersih, bagian dari kebutuhan dasar, ini dapat kemudian dianggarkan,” katanya.
Selain persoalan ketersediaan air bersih, Nick juga meminta pemerintah memperkuat anggaran dan koordinasi dalam menghadapi potensi kebakaran dan bencana.
Ia menegaskan, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada upaya pencegahan, tetapi juga harus memastikan kesiapan ketika kebakaran terjadi.
“Kemudian terkait dengan penanganan, bukan hanya pencegahan, tapi penanganan kebakaran hutan. Hal ini saya harapkan selain anggarannya tercantum, tapi juga pentingnya koordinasi antar pemerintah kota/kabupaten kiranya dapat diperkuat dalam rangka penanganan karhutla,” tegasnya.
Sebelumnya, atas instruksi Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Pemprov Sulut berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Manado dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan 18.200 liter air bersih ke Pulau Manado Tua pada Senin (31/8/26).
Langkah tersebut menjadi respons pemerintah terhadap kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah.