Kabar- online Sulut. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulut Tahun Anggaran 2027.
Pemandangan umum Fraksi Golkar tersebut disampaikan Anggota DPRD Sulut, Raski Mokodompit, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (21/9/26).
Dalam penyampaiannya, Raski terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Gubernur Sulut Yulius Selvanus yang ke-63 dan Wakil Gubernur Johannes Victor Mailangkay yang ke-69.
Fraksi Golkar juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan Sulut agar semakin maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu capaian yang mendapat apresiasi adalah penghargaan Terbaik I Tingkat Provinsi Kategori Akses Pelayanan Pendidikan pada APPD 2026 Regional Sulawesi.
Namun, di balik capaian tersebut, Fraksi Golkar menyoroti alokasi anggaran pendidikan dalam Ranperda APBD 2027 yang disebut lebih rendah dibandingkan dengan yang tercantum dalam dokumen RPJMD maupun RKPD.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta penjelasan Pemprov Sulut mengenai strategi mempertahankan sekaligus meningkatkan akses dan mutu pendidikan.
“Terutama terkait pemerataan guru, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penguatan literasi dan numerasi,” kata Raski dalam penyampaiannya.
Selain sektor pendidikan, Fraksi Golkar turut menyoroti struktur pembiayaan dalam Ranperda APBD 2027.
Rancangan tersebut mencatat pendapatan sekitar Rp3,2 triliun dengan belanja sekitar Rp3 triliun, sehingga terdapat surplus sekitar Rp199 miliar.
Meski demikian, posisi pembiayaan neto tercatat minus karena terdapat sejumlah pengeluaran pembiayaan, termasuk pembayaran utang daerah dan penyertaan modal.
Fraksi Golkar meminta Pemprov Sulut menjelaskan proyeksi sisa kewajiban pokok utang daerah setelah pembayaran sebesar Rp210 miliar pada 2027.
Selain itu, Fraksi Golkar mempertanyakan target konkret dari rencana tambahan penyertaan modal sebesar Rp30 miliar kepada PT Bank SulutGo.
Pada sisi pendapatan, Fraksi Golkar meminta Pemprov Sulut tidak hanya berfokus meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mengoptimalkan potensi piutang daerah yang masih tertahan, baik dari sektor pajak maupun retribusi.
Fraksi Golkar juga meminta penjelasan mengenai komponen retribusi pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.
Menurut Fraksi Golkar, perlu ada kejelasan mengenai sumber penerimaan tersebut, termasuk apakah berasal dari pembayaran langsung pasien, klaim BPJS Kesehatan maupun jenis layanan kesehatan lainnya.
Untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD, Fraksi Golkar turut mengusulkan adanya matriks sederhana yang memperbandingkan target dalam RPJMD dengan program dan anggaran yang tercantum dalam APBD 2027.
Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program pembangunan tetap selaras dengan arah perencanaan daerah.
Di akhir pemandangan umum, Raski menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar menyetujui Ranperda APBD Sulut Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.