Kabar-online Sulut. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (22/9/26), berlangsung dalam suasana berbeda. Di tengah pembahasan agenda Ranperda APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026, sejumlah anggota dewan menyampaikan pantun yang membuat suasana rapat lebih cair.
Pantun diselipkan dalam penyampaian pandangan fraksi maupun alat kelengkapan dewan (AKD).
Beberapa legislator yang turut berpantun di antaranya Raski Mokodompit, Amir Liputo, Julitje Margaretha Maringka, Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, dan Angel Wenas.
Aksi tersebut kemudian mendapat respons dari Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen. Dengan nada bercanda, Silangen mengaitkan maraknya pantun dengan pesan Alkitab mengenai pentingnya memperhatikan kepentingan bersama.
Ia mengutip Filipi 2:4 yang berbunyi agar setiap orang tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain.
“Sebagaimana firman Tuhan Filipi 2:4: dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini pantun dari kerajaan surga, yang menjadi patokan utama,” ujar Silangen.
Silangen kemudian berseloroh bahwa sejumlah pantun yang disampaikan dalam rapat lebih bernuansa flash atau menunjukkan kebolehan masing-masing.
Ia juga mengaku dibuat bingung dengan beberapa isi pantun yang menurutnya tidak mudah ditafsirkan.
“Saya bingung dengan pantun yang disampaikan terkait hiu makan tomat, kemudian terkait pelabuhan. Dari Bitung berlayar ke Pelabuhan Manado, padahal pelabuhannya itu ada di Likupang,” katanya.
Silangen juga menyinggung pantun yang disampaikan Amir Liputo dengan penggalan kalimat, “Nona Manado merah-merah, tapi semua ada yang punya.”
Komentar tersebut langsung disambut tawa para peserta rapat.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay yang turut hadir dalam rapat paripurna juga terlihat tertawa.
Suasana penuh keakraban itu turut disaksikan Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene, serta anggota DPRD Sulut lainnya.
Meski diwarnai canda dan pantun, rapat paripurna tetap menjadi bagian dari pembahasan agenda penting terkait arah kebijakan APBD Sulut Tahun Anggaran 2027 dan Perubahan APBD 2026.