Kabar-online Sulut. Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan dan pulau-pulau terdepan.
Hal tersebut disampaikan Yulius dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (22/9/26).
Menurut Yulius, telah disahkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulut 2025-2044 menjadi pijakan penting dalam menentukan arah pemanfaatan ruang dan investasi daerah selama dua dekade ke depan.
“RTRW Provinsi Sulut 2025-2044 menjadi kompas pemanfaatan ruang dan investasi hingga 20 tahun ke depan,” ujar Yulius.
Ia menegaskan, arah kebijakan tersebut juga harus memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat yang berada di wilayah kepulauan.
Yulius mengatakan, pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah, terutama untuk memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses terhadap layanan dasar dan pembangunan yang setara.
Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemprov Sulut, kata dia, yakni menghadirkan layanan listrik 24 jam di sejumlah pulau.
“Pada 2025 pemerintah telah menghadirkan layanan listrik 24 jam di tujuh pulau. Layanan listrik 24 jam kembali dihadirkan di tiga pulau, yakni Pulau Beeng Laut dan Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Pulau Siladen di Kota Manado,” ungkapnya.
Yulius menegaskan pemerintah akan terus berupaya memperluas akses layanan dasar di wilayah kepulauan.
“Kita harus terus komit dan berusaha, agar tidak ada lagi kegelapan bagi masyarakat kepulauan kita,” tandasnya.
Selain pembangunan infrastruktur dasar, Yulius menyebut Pemprov Sulut bersama DPRD terus memperjuangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan.
Salah satunya melalui perjuangan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan penganggaran khusus bagi daerah kepulauan sekaligus membantu menekan tingginya biaya logistik dan transportasi laut.
Di sisi lain, Yulius menempatkan Sulut sebagai wilayah strategis dalam konektivitas ekonomi kawasan Asia-Pasifik.
Ia menyebut posisi Sulut sebagai “Beranda Utama di Utara Nusantara” menjadi peluang yang harus dimanfaatkan melalui penguatan kawasan Manado dan Bitung sebagai koridor transit utama.
“Kawasan Manado dan Bitung dimantapkan sebagai koridor transit utama bagi pergerakan barang, jasa, modal dan kunjungan dari Asia Pasifik menuju Indonesia maupun sebaliknya,” jelasnya.
Dalam bidang ekonomi, Yulius mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Sulut pada triwulan II 2026 mencapai 5,42 persen. Menurutnya, pertumbuhan tersebut tercermin dari aktivitas perdagangan, perkembangan usaha mikro dan kecil, daya beli masyarakat hingga kepercayaan investor.
Namun demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan di sektor ketenagakerjaan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulut pada triwulan II 2026 tercatat 5,85 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,85 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena pertumbuhan ekonomi, kata Yulius, perlu berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan sektor usaha dalam menyerap tenaga kerja lokal.
Pemprov Sulut akan mendorong investasi pada sektor-sektor yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memperkuat perlindungan tenaga kerja lokal serta meningkatkan pelatihan vokasi.
Sementara itu, sejumlah indikator sosial ekonomi Sulut juga menunjukkan capaian positif.
Yulius menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut pada 2025 mencapai 76,32, lebih tinggi dibandingkan angka nasional 75,90.
Tingkat kemiskinan Sulut pada triwulan II 2026 berada di angka 6,32 persen, sementara nasional 8,47 persen.
Rasio gini Sulut tercatat 0,344, lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 0,368. Sedangkan inflasi Sulut pada triwulan II 2026 berada di level 2,53 persen, dibandingkan inflasi nasional 2,92 persen.
Meski demikian, Yulius mengingatkan berbagai capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
“Pemerintah daerah harus tetap menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan,” katanya.
Pada momentum HUT ke-62, Sulut juga mencatat capaian di bidang pendidikan. Pemprov Sulut menerima penghargaan Terbaik 1 kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan dalam penilaian pemerintah daerah berprestasi tingkat regional Sulawesi.
Penghargaan tersebut diterima dalam kegiatan Kementerian Dalam Negeri di Makassar pada 18 September 2026, sekaligus dengan insentif fiskal sebesar Rp2 miliar.
Yulius menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Mengusung tema “Sulut MELAJU” yang merupakan akronim dari Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, HUT ke-62 menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus mempertegas arah kebijakan ke depan.
Menurut Yulius, pembangunan Sulut ke depan harus tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, inflasi serta penyesuaian fiskal.
Rapat Paripurna HUT ke-62 Sulut turut dihadiri jajaran pimpinan TNI, pejabat pemerintah daerah, Plt Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang, S.I.P., M.M., pimpinan DPRD Sulut serta jajaran Sekretariat DPRD Sulut.