Kabar-online Sulut. Yulius Selvanus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (9/4/26). Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa tahun 2027 merupakan fase krusial dalam periode kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay. Pemerintah provinsi mengusung tema pembangunan “Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.
Ia menjelaskan, arah kebijakan tersebut ditopang oleh delapan misi utama, mulai dari pemberantasan korupsi dan narkoba, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan ekonomi daerah dan daya saing internasional. Selain itu, ketahanan pangan, energi, dan air juga menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan.
Menghadapi berbagai dinamika global dan nasional, pemerintah daerah turut memperhitungkan sejumlah tantangan strategis. Di tingkat global, perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian geopolitik menjadi perhatian.
Sementara di dalam negeri, ketimpangan pembangunan kawasan serta mitigasi bencana masih menjadi pekerjaan rumah. Untuk konteks daerah, penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan target pertumbuhan ekonomi jangka menengah menjadi fokus utama.
Dari sisi fiskal, Gubernur mengungkapkan adanya tekanan terhadap ruang keuangan daerah dalam beberapa tahun ke depan. Ia menyebutkan bahwa potensi penurunan pendapatan serta pergeseran dari surplus ke defisit pada periode 2025–2027 menuntut strategi baru yang lebih adaptif.
“Ke depan, kita perlu memperkuat pendapatan daerah serta memastikan belanja lebih efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mendorong optimalisasi sumber pembiayaan alternatif seperti dana CSR, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan hibah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan sejumlah indikator makro pada 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,7 hingga 7,7 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi sekitar 5 persen, serta peningkatan kualitas integritas pemerintahan.
Di sektor lingkungan, penurunan emisi gas rumah kaca juga menjadi bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Kehadiran pemerintah pusat diharapkan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
Menutup arahannya, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan sinkronisasi program agar pembangunan yang direncanakan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.