Kabar-online Sulut. Sekretaris Komisi II DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Dhea Lumenta, mendesak Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Sulut segera mengambil langkah antisipatif menghadapi ancaman kekeringan akibat cuaca panas berkepanjangan.
Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi prioritas anggaran pengadaan alat pertanian agar lebih sesuai dengan kebutuhan petani.
Hal itu disampaikan Dhea dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Distanak Sulut di ruang rapat Komisi II DPRD Sulut, Senin (26/10/26).
Menurut Dhea, kondisi cuaca yang berlangsung cukup lama berpotensi menghambat aktivitas pertanian, mengganggu jadwal tanam, hingga meningkatkan risiko gagal panen.
Dampak tersebut perlu diantisipasi melalui pendataan wilayah terdampak dan penyusunan solusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Ia menilai, persoalan kekeringan tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan produksi pertanian dan ketersediaan pangan di Sulawesi Utara.
“Perlu ada data dari Dinas Pertanian terkait hal ini dan apa solusinya.
Tentu dengan adanya panas panjang yang mengakibatkan kekeringan, terjadi masalah di sektor pertanian,” ujar Dhea.
Ia meminta Distanak segera mengidentifikasi kondisi lahan pertanian, jenis komoditas yang terdampak, serta kebutuhan petani untuk menjaga keberlanjutan produksi.
Dhea juga mendorong percepatan penyaluran bantuan benih, khususnya untuk tanaman cabai, jagung, dan komoditas lainnya yang berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Menurutnya, bantuan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi lahan dan ketersediaan air agar petani dapat mempertahankan produksi maupun kembali melakukan penanaman setelah kondisi memungkinkan.
“Kami meminta supaya ada solusi dari Dinas Pertanian, misalnya dialokasikan secepatnya benih untuk petani menanam seperti cabai, jagung dan benih lainnya, karena ini juga menyangkut ketersediaan pangan kita di daerah,” jelasnya.
Soroti Pengadaan 446 Mesin Pangkas Rumput, Selain persoalan kekeringan, Dhea mempertanyakan prioritas anggaran pengadaan sarana pertanian di lingkungan Distanak Sulut.
Salah satu yang disorot ialah rencana pengadaan 446 unit mesin pangkas rumput dengan anggaran sekitar Rp1,3 miliar.
Ia meminta agar urgensi pengadaan tersebut dikaji kembali, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan alat pertanian lain yang dinilai dapat membantu meningkatkan produktivitas petani.
Dhea mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penambahan alokasi untuk alat tanam jagung dan mesin perontok jagung yang menurutnya juga dibutuhkan dalam proses produksi.
“Apakah mesin pangkas rumput ini sudah yang paling penting? Karena di sini biayanya yang paling tinggi.
Mungkin bisa digeser untuk alat tanam jagung atau mesin perontok jagung yang anggarannya itu masih kecil,” ungkapnya.
Ia menegaskan, penggunaan anggaran harus didasarkan pada skala prioritas dan manfaat nyata bagi petani.
Dengan demikian, sarana yang disediakan pemerintah dapat menjawab kebutuhan di lapangan sekaligus mendukung efisiensi kerja dan peningkatan hasil pertanian.
Minta Mekanisme Bantuan Diperjelas
Dalam rapat tersebut, Dhea turut meminta penjelasan mengenai prosedur pengajuan bantuan pertanian, baik melalui kelompok tani maupun oleh petani secara perseorangan.
Ia mengaku ingin memperoleh informasi lebih terperinci mengenai persyaratan administrasi, penyusunan proposal, serta jenis bantuan yang dapat diajukan secara individu.
“Kami bisa menanyakan syarat dalam proposal itu seperti apa, serta bantuan-bantuan seperti apa yang bisa untuk bantuan perseorangan,” katanya.
Menurut Dhea, kejelasan mekanisme pengajuan sangat penting agar petani memahami prosedur yang berlaku dan dapat memanfaatkan program bantuan pemerintah sesuai ketentuan.
Ia berharap Distanak Sulut memberikan informasi yang transparan dan mudah dipahami, sehingga akses terhadap bantuan sarana produksi dapat menjangkau petani yang memenuhi persyaratan.
Dhea menegaskan, seluruh persoalan tersebut perlu menjadi perhatian Distanak Sulut dalam mengevaluasi program dan kebijakan pertanian.
Pendataan dampak kekeringan, percepatan bantuan benih, penentuan prioritas pengadaan alat, serta kejelasan mekanisme bantuan dinilai penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Sulawesi Utara.