Kabar-online Sulut. Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2027 berlangsung di tengah kondisi fiskal yang penuh tantangan. Sejumlah perangkat daerah menghadapi keterbatasan ruang anggaran akibat tingginya kebutuhan belanja rutin.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, mengatakan kondisi efisiensi anggaran saat ini dirasakan hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan perencanaan yang matang.
Hal itu disampaikan Tahlis saat mengikuti pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama DPRD Sulut, Selasa (28/7/26). Ia menjelaskan, sebagian besar anggaran sejumlah dinas terserap untuk kebutuhan belanja pegawai, sehingga ruang untuk belanja operasional dan program pelayanan masyarakat menjadi lebih terbatas.
Ia mencontohkan Dinas Pertanian Sulut yang memiliki alokasi anggaran sekitar Rp33 miliar, di mana sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan gaji. Kondisi serupa, kata dia, juga dialami oleh perangkat daerah lainnya hingga Sekretariat Daerah.
“Kita harus tetap tangguh menghadapi kondisi ini. Keterbatasan anggaran merupakan tantangan yang harus diantisipasi dengan cermat agar tidak menimbulkan kewajiban maupun utang di kemudian hari,” ujar Tahlis.
Menurutnya, Pemprov Sulut telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Salah satunya terkait penyertaan modal kepada Bank SulutGo (BSG), yang tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka menjaga porsi kepemilikan saham serta potensi penerimaan dividen.
Selain itu, pemerintah daerah juga berhati-hati dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar perencanaan anggaran tetap realistis dan tidak berujung pada defisit.
Tahlis menyebut, salah satu potensi yang sedang dipersiapkan adalah optimalisasi penerimaan dari sektor pertambangan rakyat melalui penguatan regulasi, pembentukan koperasi pertambangan, serta penyelesaian dokumen lingkungan seperti UKL-UPL.
Pemprov Sulut juga akan memperjuangkan adanya fleksibilitas kebijakan anggaran kepada pemerintah pusat, termasuk melalui koordinasi bersama DPRD terkait aturan belanja wajib (mandatory spending) yang berdampak terhadap ruang fiskal daerah.
“Kondisi ini bersifat sementara. Dengan kerja keras, persiapan regulasi yang baik, dan sinergi bersama, kita optimistis kondisi ekonomi dan anggaran daerah akan kembali membaik,” kata Tahlis.
Sikap optimistis Sekprov Sulut tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen. Ia menilai pemerintah daerah perlu tetap tenang dan cermat dalam menghadapi tekanan fiskal yang juga dirasakan berbagai daerah di Indonesia.
“Walaupun ada kekhawatiran, kita tidak boleh kehilangan optimisme. Kita harus tetap tenang, menyusun rencana kerja dengan baik, dan memastikan tidak terjebak dalam persoalan utang,” ujar Silangen.
Ia berharap kerja sama antara eksekutif dan legislatif dapat menghasilkan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 yang realistis, akuntabel, serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat Sulawesi Utara.