Kabar-online Sulut. Pemerataan akses internet hingga ke wilayah terpencil dan kepulauan di Sulawesi Utara (Sulut) menjadi perhatian Komisi I DPRD Sulut.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah pemberian bantuan perangkat internet satelit Starlink bagi desa-desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut, Rhesa Waworuntu, SE, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Sulut di Gedung DPRD Sulut, Senin (26/10/26).
Dalam rapat yang dihadiri Kepala Diskominfo Sulut, Zainudin Saleh Hilimi, bersama jajaran tersebut, Rhesa meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk mengatasi masih adanya wilayah tanpa akses jaringan internet atau blank spot.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, internet telah menjadi kebutuhan mendasar, terutama untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia pun mendorong Pemprov Sulut mengkaji program bantuan atau hibah perangkat internet satelit Starlink bagi desa-desa yang selama ini kesulitan mendapatkan akses jaringan.
Rhesa menilai teknologi internet satelit dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kendala geografis, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang sulit dijangkau pembangunan infrastruktur telekomunikasi konvensional.
“Nilai perangkat Starlink berkisar Rp10 jutaan. Pemerintah daerah bisa memprogramkan bantuan atau hibah perangkat ini ke desa-desa yang terisolasi sinyal internet agar pelayanan publik tidak terkendala,” tegasnya.
Ia berharap, ketersediaan jaringan internet yang memadai dapat membantu pemerintah desa menjalankan administrasi secara optimal sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan memperoleh informasi secara lebih luas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskominfo Sulut, Zainudin Saleh Hilimi, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan untuk mengidentifikasi kondisi jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Pendataan dilakukan untuk memastikan perbedaan antara daerah yang benar-benar tidak memiliki jaringan atau blank spot dengan wilayah yang sudah terjangkau sinyal, tetapi kualitas koneksinya masih lemah atau weak signal.
“Kami sedang mendata wilayah mana saja yang benar-benar blank spot dan mana yang sudah ada sinyal tetapi masih lemah. Dalam proses ini, kami bekerja sama dengan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kementerian Komdigi,” jelas Zainudin.
Menurutnya, hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan wilayah yang membutuhkan penanganan prioritas.
Selain itu, penambahan Base Transceiver Station (BTS) juga tetap menjadi salah satu upaya yang difokuskan untuk memperluas jangkauan jaringan telekomunikasi di berbagai wilayah Sulut.
Dengan demikian, penanganan wilayah blank spot di Sulawesi Utara diharapkan dapat dilakukan melalui kombinasi pembangunan infrastruktur BTS dan pemanfaatan teknologi internet satelit sesuai kebutuhan serta kondisi geografis masing-masing daerah.