Kabar-online Sulut. Mekanisme penentuan desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mendapat perhatian serius Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Cindy Wurangian.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Sosial (Dinsos) Sulut, Cindy meminta penjelasan terkait keterlibatan pemerintah provinsi dalam menentukan kategori desil masyarakat yang menjadi salah satu dasar penetapan penerima program bantuan pemerintah.
Ia ingin memastikan apakah pemerintah provinsi memiliki ruang untuk melakukan intervensi maupun penyesuaian terhadap data tersebut, mengingat ketepatan klasifikasi kesejahteraan masyarakat sangat berpengaruh terhadap penyaluran bantuan sosial.
Menurut Cindy, kejelasan mengenai kewenangan Dinsos perlu disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai peran pemerintah daerah dalam proses penentuan dan pemutakhiran data masyarakat.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Sulut, Wanda Musu, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak mempunyai standar atau acuan tersendiri dalam menetapkan desil.
Dinsos Sulut juga tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kategori desil masyarakat secara sepihak.
Meski demikian, Wanda memastikan pihaknya tetap melakukan pembaruan dan sinkronisasi data secara rutin dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Kalau soal data, memang bisa kami berikan setiap bulan. Data itu kami sinkronkan dengan kabupaten dan kota,” jelas Wanda.
Ia mengatakan, data sosial yang dihimpun Dinsos tidak hanya digunakan untuk kepentingan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi bahan koordinasi dengan sejumlah perangkat daerah dalam mendukung program pemerintah.
Di antaranya koordinasi dengan Biro Perekonomian terkait penyaluran gas serta Dinas Pendidikan menyangkut program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Kenapa kami punya data itu, karena dari data itu kami bisa kombain dengan Biro Ekonomi terkait pembagian gas, dengan Diknas terkait KIP dan dinas lain-lain. Jadi kami update terus,” ungkapnya.
Wanda juga menyinggung persoalan judi online dan pinjaman online yang turut menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemutakhiran data terus dilakukan agar informasi yang dimiliki pemerintah daerah tetap relevan dan dapat dimanfaatkan dalam koordinasi lintas sektor.
Pembahasan ini sekaligus menyoroti pentingnya akurasi DTSEN sebagai basis informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh pelayanan dan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.