Kabar-online Sulut. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Sulut, Senin (2/2/2026), guna membahas perkembangan pekerjaan infrastruktur jalan nasional.
Kepala Satker PJN Wilayah I Sulut, Ringgo Radetyo, mengatakan DPRD melakukan pemantauan terhadap capaian program tahun 2025 sekaligus agenda yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Selain itu, BPJN juga menyampaikan perkembangan proses pembebasan lahan yang saat ini masih menunggu pencairan dana bagi pemilik tanah, setelah tahapan pemberkasan dan koordinasi dengan instansi terkait dilakukan.
Ringgo menambahkan, sejumlah titik yang masih bermasalah, termasuk di ruas Malalayang, menjadi prioritas penanganan. Terkait rencana tukar guling jalan dengan pihak swasta, BPJN menegaskan bahwa setiap ruas pengganti harus memenuhi spesifikasi teknis sesuai standar Kementerian PUPR sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut.